APIP-APH Tanda Tangani MoU Pernyataan Sikap Berantas Korupsi

0
111
Dok. Indonesia Today

KALTENG today | Kapolres Katingan AKBP E. Dharma B. Ginting, S.H., S.I.K., M.H., menghadiri Kegiatan Penandatangan Perjanjian Kerjasama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) – Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam perkara tindak pidana Korupsi yang dilaksanakan di Pallace Ballroom – Aquarius Boutique Hotel Palangkaraya. Jum’at (16/11) sekitar pukul 08.00 WIB.

Tampak hadir dalam penanda tanganan perjanjian kerjasama tersebut Para Bupati/walikota, para Kepala Kejaksaan Negeri dan para Kapolres Se Kalimantan Tengah. Adapun penandatangan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut penanda tanganan MoU antara Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut hadir sebagai Narasumber Tim Pusat adalah Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Unsur Jampidsus kejaksaan Republik Indonesia.

Kapolres Katingan AKBP E. Dharma B. Ginting, S.H., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri tentang Penandatanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang juga telah di tindak lanjuti di tingkat Provinsi yang juga ditanda tangani Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah beserta Kapolda Kalimantan Tengah.

Penandatanganan Kerjasama ini pun ditindak lanjuti sampai tingkat Kabupaten dan Kota karena penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut merupakan contoh bukti komitmen Pemerintah Daerah dalam hukum administrasi yang menfokuskan pada penanganan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi.

Maksud dan tujuan tanda tangan perjanjian kerjasama tersebut adalah guna menciptakan hubungan hukum kepada semua pihak dalam rangka penanganan pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selain hal tersebut, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian dan kejelasan hukum terhadap tata cara koordinasi terkait penanganan pelaporan dan pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dan komitmen oleh para pihak bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good goverment) dan bersih dari korupsi, maka para pihak saling melakukan pengawasan dan saling mengingatkan agar tidak terjadi penyalah gunaan anggaran.

Dardi/rahmat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here