Masyarakat Anti Korupsi (MARAK) Laporkan Kajari Batam

0
279
Agus, Ketum MARAK

JAKARTA today | Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam Dedi Tri Haryadi bersama tiga anak buahnya dilaporkan kekejaksaan Agung oleh Agus Yohanes Ketua Masyarakat Anti Korupsi (MARAK).

Agus mendesak kejagung untuk memerintahkan Kejari Batam menjalankan putusan Pengadilan, tanggal 21 Desember 2018, lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam tidak menjalankan putusan pengadilan negeri.

Padahal sebelumnya Majelis Hakim telah memvonis tiga tahun penjara terhadap terdakwa Tjipta Fudjiarta dalam perkara penipuan jual beli saham hotel BCC.

“Dimana klien kami sebagai korban dari penipuan Tjipta terkait dengan saham dan gedung hotel BCC di Batam. Kami berulang-ulang mendesak kepada pihak Kejari Batam untuk melaksanakan putusan pengadilan negeri Batam,” kata Agus Yohanes melaporkan kekejaksaan Agung Jakarta, Jumat (21/12).

Agus menambahkan, dalam putusan hakim pengadilan memerintahkan agar terdakwa di tahan oleh jaksa Kejari Batam. Meskipun terdakwa Tjipta mengajukan upaya hukum banding.

“Itu point yang paling penting bagi kami. Kemudian bahwa asset yang berupa sebidang tanah dengan luas 3.747 meter persegi berikut bangunan diatasnya yang di kenal dengan Batam City atau hotel BCC yang dikenal itu harus dikembalikan kepada PT Bangun Megah Semesta,” sambungnya.

Adapun terlapor lain selain Kajari Batam, yang juga sebagai jaksa, yakni, Kasipidum Kajari Batam Filpan Fajar Darmawan serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samsul Sitinjak dan Yan Elhas Zebua.

Agus Yohanes menyatakan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Kajari Batam dan anak buahnya diduga melanggar Pasal tindak pidana kejahatan terhadap penguasa umum Undang-undang (UU) Nomor 1 taun 1946 tentang KUHP pasal 223.

“Pasal yang dilanggar jelas 223 KUHP, yakni mengabaikan putusan hakim. Sehingga orang yang harusnya ditahan tapi dilepaskan. Ancaman hukuman 2 tahun,” ucapnya.

Sebelumnya Majelis Hakim PN Batam yang diketuai oleh Taufik Abdul Halim Nainggolan yang dibantu dua hakim anggota Yona Lamerossa Ketaren dan Jassael memvonis Tjipta Fudjiarta, 3 tahun penjara.

Menurut kwtua MARAK, begitu putusan pengadilan dibacakan dan setelah persidangan, maka diwajibkan putusan tersebut dilaksanakan oleh JPU Kejari Batam.

“Sesuatu perintah, begitu putusan itu dibacakan di persidangan tanggal 11 Desemberr 2018, maka harus dilaksanakan. Dan yang melaksanakan putusan itu adalah kejaksaan. Jadi tidak dilaksanakan sesuai putusan pengadilan,” tegasnya.

“Saat ini terpidana (Tjipta) bebas berkeliaran artinya tidak ditahan,” jelasnya.

Agus Yohanes menambahkan, pihaknya terpaksa melaporkan Kepala Kejaksaan Agung berikut anak buahnya lantaran sudah berulang kali permohonan dirinya agar Kejaksaan Negeri Batam melakukan penahanan sesuai amar putusan hakim, namun tidak pernah digubris oleh Dedi Tri Haryadi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batam.

“Hal ini kami lakukan karena merupakan bentuk dari pada kami mendesak mencari keadilan,” tambah dia.

Op/red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here