Pribumi Bersatu Turun Tangan Atasi Tanah & Rumah Seorang Nenek Yang Dikuasai Perusahaan Asing

0
13065
Rumah Nenek Hj. ILMA (80 th) di Bongkar Paksa  Oleh Aparat Pemerintah Daerah Bengkayang di bantu Aparat Penegak Hukum, Tanpa Putusan Pengadilan dan Belum Pernah Dibayar dan dikuasai oleh perusahaan Asing. [ Foto : Dok. Indonesia Today ]

PONTIANAK today | Rumah seorang nenek berusia 80 tahun di bongkar paksa. Rumah nenek bernama Ilma tersebut berada di Dusun Tanjung Gundul, Kecamatan Sungai Raya, Bengkalis, Kabupaten Bengkayang, Pontianak, Kalbar.

Atas derita yang dialami sang nenek, Kuasa hukum nenek Ilma, H Daniel Edward berkomentar. Daniel menganggap dibongkar paksanya rumah nenek Ilma telah melanggar aturan hukum untuk beberapa kepentingan.

“Klien kami ( nenek Ilma ) memiliki tanah di kawasan pantai kura-kura dusun Tanjung Gundul, yang saat ini tengah dibangun PLTU PT GCL Indo Tenaga,” kata Daniel kepada awak media di Jakarta, Minggu ( 20/1/2019).

Daniel Edward Tangkau. SH. CLA, Saat memberikan keterangan pada awak media di Jakarta 20/01/2019 (dokumen Indonesiatoday.co.id)

Daniel menjelaskan, PT GCL Indo Tenaga langsung masuk sendiri dan membebaskan tanah tersebut tanpa melalui pemerintah. Daniel menegaskan bahwa kliennya belum pernah menerima ganti rugi atas tanah tersebut, meskipun sebagian sudah pernah di jual.
“Kalau melalui pembebasan melibatkan pemerintah, pasti ada tim sembilan yang di dalamnya ada pemerintah, nah kita menggugat TUN itu terkait HGB, karena kami menilai HGB itu rasa tidak jelas, karena tanah itu ada rumah, kebun dan kuburan keluarga, ada pemiliknya, tiba-tiba muncul HGB.” ungkap dia.

“Sekarang rumah itu sudah dihabisi, padahal belum inkracht, belum ada putusan dari PTUN Pontianak, padahal rumah itu sudah ada pengakuan dari mereka, kalau rumah itu milik klien kami, mereka sudah siapkan ganti rugi dengan menitipkan uang konsinasi melalui Pengadilan Negeri Bengkayang,” jelas Daniel.

Daniel mengatakan, nenek Ilma belum menerima, karena ada beberapa pertimbangan uang ganti rugi mereka, terkait di lahan itu ada rumah, ada usaha dan ada beberapa orang yang tinggal di rumah itu.

“Namun saya menilai tindakan pembongkaran rumah yang saat ini dalam proses sengketa‎, itu sama halnya perampasan, mereka tak hormati proses hukum yang sedang berjalan, pengadilan menolak uang konsinasi yang mereka titipkan, pengadilan juga menyatakan lahan tersebut status quo, tapi mereka tidak mendengar omongan hakim, dan tidak juga memberitahukan kepada kami selaku kuasa hukum Hj Ilma,” sambungnya.

Daniel mengungkapkan, pihaknya menyatakan menolak aksi pembongkaran paksa rumah kliennya. “Maka akan kami sampaikan hal ini ke Presiden untuk memohon keadilan, karena Hj Ilma ini orang tidak punya,” beber Daniel.

“Selain itu ‎Direktur Utama, Tizan warga negara Tiongkok juga melakukan pembohongan publik, PLTU itu bukan proyek nasional, tapi murni proyek swasta, mereka tidak menggunakan dana APBN untuk pembangunan PLTU itu, BPN Bengkayang memberitahukan bahwa sumber dana pembebasan lahan dari PT GCL Indo Tenaga yang berkedudukan di Jakarta,” tambahnya lagi.

Lebih jauh Daniel memaparkan bahwa kliennya bukan tidak memiliki dokumen atas penguasaan lahan tersebut, juga memiliki SKT terkait tanah adat sejak tahun 1965 yang kemudian diperpanjang di tahun 1997 serta membayar PBB hingga tahun 2018.

“Kami kecewa (atas pembongkaran paksa), ini tindakan anarkis,” jelas Daniel.
Daniel mengaku telah melaporkan kasus yang dialami nenek Ilma ke Mapolda Kalbar pada awal Januari 2019.

Rencananya dia bakal melaporkan hal tersebut ke kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Daniel Edward Tangkau. SH. CLA, Anton Suseno Ketua Umum Pribumi Bersatu setelah memberikan keterangan di Jakarta 20/01/2019 (dokumen indonesiatodayco.id)

Di tempat yang sama, Ketua Umum Pribumi Bersatu, Anton Suseno mengaku prihatin atas kejadian arogansi perusahaan asing tersebut. Perusahaan asing ini menurutnya telah berbuat semena-mena terhadap anak bangsa.

Pribumi Bersatu dikatakan Anton, bahkan siap mengawal proses menuntut keadilan sang nenek hingga kasus tersebut tuntas dan berkeadilan.

“Pribumi Bersatu siap mengawal kasus yang dialami nenek Ilma (80 th) hingga tuntas, intinya si nenek harus mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hak-haknya,” tegas Anton Suseno.

Mon/beb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here