Home / Berita Terbaru / Penetapan Sebagai Tersangka Harus Memenuhi Dua Alat Bukti Yang Sah

Penetapan Sebagai Tersangka Harus Memenuhi Dua Alat Bukti Yang Sah

JAKARTA today | Penyidik Polres Lumajang, menetapkan para Direksi dan Komisaris PT. Amoeba Internasional menjadi tersangka. Penetapan tersangka, di duga, para Direksi PT Amoeba Internasional, Gita Hartanto dan kawan – kawannya, telah melakukan penipuan berkedok bisnis multilevel marketing (MLM) yang beraktivitas di wilayah Lumajang dan sekitarnya.

Kuasa hukum PT. Amoeba Internasional M. Solihin DH, SH mempertanyakan, dasar hukumnya, sehingga penyidik Polres Lumajang mengganjarkan 9 orang klienya sebagai tersangka dan 3 DPO dalam perkara tersebut.

Sebab, penyidik menurut Solihin belum pernah memeriksa atau BAP saksi dulu untuk diminta keterangan sebagai saksi, lalu kemudian menyandang status kliennya sebagai tersangka.

“Seharusnya, paling tidak tersangka terdahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus itu. Jika sampai tiga kali mangkir dari panghilan polisi, barulah klienya dinyatakan sebagai tersangka. Itu pun memenuhi dua alat bukti yang sah,” ujar M.Solihin HD, SH selaku pengacara dari Gita Hartanto dkk ketika ditemui rekan media IndonesiaToday di Jakarta, Jumat, (08/11).

Dua alat bukti yang cukup dan sah itu, lanjut Solihin, sudah sesuai dengan ketentuan undang – undang, dan juga disesuaikan dengan keterangan saksi – saksi. Dari situ, dapat melihat keterangan saksi manakah, yang bisa untuk menjeratkan klienya guna menyadang status tersangka dalam perkara itu.

“Karena, tidak ada satu saksi pun yang berada di Lumajang atau telah di periksa oleh penyidik Polres Lumajang. Sehingga kami pertanyakan dasar hukum pemeriksaan mereka sebagai saksi,” ungkapnya.

Solihin pun mengklaim sebelum ditangani oleh Polres Lumajang, perkara ini sebelumnya telah ditangani oleh pihak Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri. Baik Polda Jatim maupun Bareskrim Polri juga telah menghentikan penyidikan terhadap perkara ini, melalui gelar perkara, dan menghadirkan para ahli dalam mengusut perkara ini. Kesimpulan mereka, bahwa perkara ini bukan tindak pidana.

BACA JUGA :  Batalyon Arhanud 11/WBY Beri Santunan Kepada Anak Yatim

“Artinya dengan penghentian penyidik yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri itu, bahwa perkara ini telah selesai,” tuturnya.

Dikatakan Solihin, andaikan keinginan pihak Polres Lumajang melakukan penyidikan ulang dengan adanya temuanya Novum baru, pertanyaannya apakah temuan Novum baru terhadap perkara yang sama yaitu melanggar pasal 105 undang – undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan atau tidak.

“Apakah bukti Novum baru yang telah ditemukan, dan apa buktinya? Apakah masih sama dengan penanganan – penaganan perkara sebelumnya yang telah dihentikan,” terangnya.

Dia pun menuding, ada pihak berwenang lainnya, yang berhak untuk menyediakan perkara ini, sehingga kami melihat bahwa perkara ini terkesan dipaksakan.

“Karena terlalu cepat menyimpulkan ada unsur pidananya dalam perkara ini,”imbuhnya

Selain penyidik Polres Lumajang, dia kembali mempertanyakan apa dasar hukum pihak OJK yang melarang PT. Amoeba untuk beroperasi di indonesia saat ini. Apakah hanya berdasarkan laporan kasusistis yang ada di Lumajang, atau secara keseluruhan yang ada di seluruh indonesia.

Karena, jumlah anggota yang tergabung dalam Qnet itu jumlah cukup banyak, dan telah mencapai puluhan ribu. Logikanya, bagi mereka yang berhasil sukses dalam bisnis itu, tentunya menghendaki bahwa ini tetap berjalan.

“Tetapi bagi mereka yang tidak berhasil, jangan kemudian dinyatakan sebagai korban, sehingga yang berhasil itu dinyatakan sebagai tersangka, itu adalah kekeliruan berpikir dalam berbisnis,” tandasnya. (Swd)

Check Also

Indonesiatoday.co.id

Welfare Members Dandim 0506/TGR MoU With BJB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *